AMEERALIFE.COM, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil langkah tegas untuk menertibkan reviewer produk, khususnya di bidang pangan, obat, dan kosmetik. Hal ini merupakan respons dari polemik yang melibatkan para influencer kecantikan, yang baru-baru ini menjadi sorotan Komisi IX DPR RI.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya melarang para reviewer mengumumkan hasil review produk yang mereka lakukan. Selain karena para reviewer bukan otoritas berwenang, hal tersebut juga karena termasuk tindakan main hakim sendiri.
Dia menyebutkan jika mengulas produk untuk dirinya sendiri atau komunitasnya saja boleh, namun hasil itu tidak untuk diumumkan, karena yang berhak mengumumkan hanya BPOM. "Nah hasil review-nya itu influencer, silakan review-nya dikasih kami. Setelah kami lihat, tentu kami harus lanjut dengan klarifikasi, klarifikasi data, kami tesnya apa dan sebagainya. Hasil itu kami bertindak, mengambil keputusan," kata Taruna.
Taruna menjelaskan, mereka menyiapkan dasar akademiknya sebagai basis aturan, kemudian akan melakukan dengar pendapat, setelah itu melakukan berbagai harmonisasi dengan sejumlah aturan yang sudah ada. "Baik itu Undang-Undang Kesehatan, baik itu Undang-Undang atau Peraturan tentang Kesehatan, Peraturan Presiden yang berhubungan dengan Kelembagaan Badan POM, Instruksi Presiden yang nomor tiga, juga termasuk di dalamnya tentang Undang-Undang Kerahasiaan Dagang," kata dia.
Sebelumnya, BPOM pernah mempertemukan para pemengaruh bidang kecantikan di Jakarta, Jumat (17/1/2025) untuk merekonsiliasi mereka. "Motivasi, tujuan utamanya adalah bagaimana berjuang untuk menjadikan kosmetik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kenapa? Karena dengan huru-hara yang terjadi itu berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik, terhadap produk-produk dalam negeri kita," kata Taruna.
Dia menjelaskan bahwa dia menghargai niat baik pemengaruh yang mengecek dan meninjau (review) produk kosmetik untuk mengingatkan publik. Akan tetapi, katanya, jika bertindak sendiri seperti itu, maka dapat berujung pada kasus-kasus lain, contohnya apabila pihak yang produknya ditinjau tidak terima kemudian melayangkan tuntutan.
