Thorpe sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua komite Naidoc Victoria, sebuah organisasi yang bekerja untuk mengakui sejarah dan budaya Pribumi Australia. Ia juga telah lama memperjuangkan proses perjanjian antara warga Aborigin dan non-Aborigin Australia, serta kampanye “bayar sewa” untuk reparasi.
Aktivisme dan protes Thorpe, di dalam dan di luar parlemen, berfokus pada isu-isu progresif dan isu-isu yang memengaruhi penduduk asli Australia, termasuk sistem peradilan dan reformasi penjara, isu-isu lingkungan, hak-hak atas tanah, perlakuan terhadap anak-anak, dan perumahan.
Pada 2017, ia terpilih menjadi anggota parlemen negara bagian Victoria melalui Partai Hijau yang progresif, dan menjadi perempuan Pribumi pertama yang memenangkan pemilihan di majelis tersebut. Thorpe kehilangan kursi di Victoria pada pemilu 2018, namun terpilih kembali pada tahun 2020 untuk menjadi senator Partai Hijau di parlemen federal.
Ia dilantik menjadi anggota parlemen dengan mengenakan jubah kulit possum tradisional dan mengangkat tinjunya sebagai tanda salam “black power”. Dia juga membawa tongkat pesan Aborigin dengan 441 tanda lukis, yang masing-masing mewakili satu orang pribumi yang telah meninggal sejak komisi kerajaan tahun 1991 tentang kematian dalam tahanan.
Pada 2022, ketika ia terpilih kembali, Thorpe menyebut Ratu Elizabeth II yang saat itu menjabat sebagai monarki sebagai “Yang Mulia Ratu Elizabeth II yang menjajah” selama sumpah jabatannya. Dia dipaksa untuk memulai sumpah lagi dan melafalkan kata-kata resmi.
Thorpe kemudian keluar dari Partai Hijau pada awal 2023 setelah partai tersebut menyatakan dukungannya terhadap referendum “Indigenous Voice to Parliament”, sebuah reformasi yang tidak didukung oleh Thorpe dan sebagian pendukungnya. Menjelang kedatangan raja dan ratu Inggris di Cancerra, kantor Thorpe merilis pernyataan yang menyatakan posisinya bahwa Perjanjian dengan masyarakat adat harus menjadi pusat dari setiap langkah menuju republik.
“Ada urusan yang belum selesai yang harus kita selesaikan sebelum negara ini bisa menjadi republik. Ini harus dilakukan melalui Perjanjian,” kata Thorpe.
