AMEERALIFE.COM, JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan tanggapan terkait anak kelas IV SD di Medan yang dihukum duduk di lantai selama dua hari karena menunggak SPP. KPAI menilai hukuman semacam ini sangat mencoreng dunia pendidikan dan dapat menggagalkan upaya dalam mencerdaskan anak bangsa.
“Kalau masih ada hukuman anak seperti ini, bisa menggagalkan upaya negara dalam mencerdaskan bangsa, mengentaskan kemiskinan dan kebodohan sebagaimana ditulis amanat itu dalam Konstitusi kita. Karena kita sedang giat giatnya melakukan akselerasi peningkatan generasi pendidikan kita,” kata Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, saat dihubungi Republika.co.id, Senin (13/1/2025).
Ia mengatakan, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan ini menggambarkan cita-cita negara untuk membangun sumber daya manusia yang unggul menjadi tanggung jawab kita semua, terutama para pendidik dan pihak sekolah.
“Ini sangat esensi ya, apalagi dialami generasi bangsa sejak belia. Justru kemiskinan yang dialami generasi bangsa, bukanlah dijawab dengan hukuman. Sekolah juga harus segera ada pembenahan soal ini,” ujar Jasra.
Jasra mengatakan guru sepatutnya menyadari tugasnya yaitu mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih siswa menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Bukannya malah memberikan hukuman yang tidak mendidik dan berpotensi membuat anak mengalami trauma.
“Atas kondisi ini, tentu kita sangat prihatin jika generasi kita, mendapatkan kekerasan psikologis dalam pendidikan. Tentu suram ya wajah pendidikan di mata anak-anak, apalagi ini sejak belia mendapatkan perlakuan seperti itu,” kata Jasra.
Menurut Jasra, seorang guru seharusnya bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak. Alih-alih dihukum karena belum membayar SPP, seharusnya kelas menjadi ruang aman siswa dan siswi untuk bisa menimba ilmu dan belajar dengan fokus.
“Pembayaran itu kan urusan orang dewasa, anak seharusnya tidak dilibatkan. Jika anak diberi hukuman karena masalah itu, artinya hak anak mendapatkan pendidikan secara layak menjadi hilang. Ini jangan dianggap masalah enteng ya, ini sangat besar dampaknya bagi keseluruhan hidup anak dalam pendidikannya ke depan,” ujar Jasra.
Atas masalah ini, ia mengimbau pemerintah daerah untuk turut melakukan peninjauan menyeluruh mengenai masalah ini. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi manajemen sekolah, karena dikhawatirkan guru-guru di sana tidak terpenuhi haknya sehingga memotivasi melakukan perbuatan ini.
“Saya meyakini guru yang melakukan ini, tidak hanya persoalan menghukum anak muridnya sendiri soal menunggak pembayaran, tapi ada tumpukan problem soal pribadi guru dan manajemen sekolah. Inilah yang perlu dilihat lebih jauh para pengawas penyelenggaraan pendidikan disana,” kata Jasra.
Video anak dihukum duduk di lantai selama proses belajar viral di media sosial. Hukuman itu diberikan karena orang tua sang anak diduga menunggak SPP sehingga rapor tidak bisa diambil. Dari video itu, disebutkan bahwa sang anak sempat mengaku kepada ibunya bahwa dia malu datang ke sekolah karena diminta duduk di lantai. "Dia nangis mau ke sekolah, malu duduk di bawah, di mana sih perasaan ibu, anak malu, saya bilang 'mama belum ada duit sabar ya'," kata perekam berbicara kepada guru di kelas.
Sang guru lantas mempertanyakan mengapa orang tua tidak mengambil rapor sang anak. "Kenapa ibu gak ambil rapor, mengapa ibu menyalahkan saya," kata sang guru. Sang guru pun mengajak ibu murid tersebut agar membicarakan masalah ini di kantor sekolah.
