AMEERALIFE.COM, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menggodok aturan terkait rencana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Langkah ini diambil menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang akrab disebut PP Tunas.

"Kami sudah rapat perdana untuk merumuskan itu," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi pada Senin (19/5/2025).

Rapat tersebut dihadiri oleh pihak KemenPPPA, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Arifah Fauzi menilai peraturan mengenai pembatasan penggunaan media sosial bagi anak, penting, mengingat pengaruh gawai dan media sosial saat ini sangat besar bagi anak-anak.

"Salah satu penyebab dari adanya kekerasan terhadap anak atau perempuan itu pola asuh dalam keluarga. Yang kedua, pengaruh gawai yang sudah luar biasa. Yang ketiga adalah faktor lingkungan atau masyarakat," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak. PP itu dibentuk dari inisiatif Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.