Ahad 11 Feb 2024 16:45 WIB

Termasuk Tindak Pidana, Mengapa Ada Perempuan yang Anggap Catcalling Biasa Saja?

Catcalling bukan pujian, ada sanksinya, dan pelaku bisa dipenjara.

Rep: Rahma Sulistya/ Red: Reiny Dwinanda
Perempuan bersedih (Ilustrasi). perempuan yang merasa tidak apa-apa jika di-catcalling biasanya adalah mereka yang hidup dalam lingkungan dengan ketimpangan gender.
Foto: Pixabay
Perempuan bersedih (Ilustrasi). perempuan yang merasa tidak apa-apa jika di-catcalling biasanya adalah mereka yang hidup dalam lingkungan dengan ketimpangan gender.

AMEERALIFE.COM, JAKARTA -- Direktur LBH APIK Jawa Barat, Ratna Batara Munti, mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap perempuan, termasuk catcalling. Catcalling adalah pelecehan seksual secara verbal dengan melontarkan kata-kata tidak senonoh dan dilakukan di ruang publik.

"Semua bisa jadi korban, perempuan mana pun. Seperti, 'Hai cantik mau kemana', itu kata-kata yang melecehkan ya, atau siulan," ungkap Ratna kepada Republika.co.id, dikutip Ahad (11/2/2024).

Baca Juga

 

Catcalling diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan seksual nonfisik.

Tindakan yang berdampak merendahkan sampai kata-kata verbal maupun nonverbal yang melecehkan memiliki sanksi pidana maksimal sembilan bulan kurungan. Bagaimana jika perempuan yang menjadi sasaran catcalling menganggapnya hal biasa?

"Pelecehan nonfisik ini adalah delik aduan. Jadi kalau memang korbannya nggak masalah dan cukup minta ganti rugi aja, tapi nggak dilaporkan. Intinya dia punya pilihan apakah akan melaporkan atau memproses si pelaku, atau diselesaikan dengan cara yang lain. Itu hak dia," papar Ratna.

 

Catcalling yang merupakan delik aduan bagi orang dewasa dijelaskan dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 2022. Namun, bagi anak-anak dan penyandang disabilitas, kasusnya bisa diadukan oleh orang lain yang melihat kejadian atau menjadi saksi dari tindak pidana kekerasan seksual.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement