AMEERALIFE.COM, JAKARTA -- Psikolog klinis anak dan Remaja, Vera Itabiliana Hadiwidjojo, mengkritisi pernyataan BKKBN yang mengharapkan setiap keluarga melahirkan satu anak perempuan untuk mengatasi tren penurunan kelahiran. Menurut Vera, hal tersebut sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah.
Alih-alih mengampanyekan satu ibu melahirkan satu anak perempuan, Vera menilai, seharusnya pemerintah dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih fokus pada peningkatkan kesejahteraan keluarga dan kenyamanan lingkungan, serta jaminan pendidikan. Karena menurut dia, jaminan seperti itulah yang bisa membuat setiap keluarga merasa aman untuk memiliki momongan.
“Menurut saya itu cara yang lebih tepat. Karena meningkatkan kesejahteraan dan jaminan pendidikan dapat mendorong masyarakat atau keluarga untuk merasa lebih aman dan nyaman memiliki anak,” kata Vera saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (7/7/2024).
Vera menjelaskan penurunan angka kelahiran di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, banyaknya pasangan yang menunda usia pernikahan dan menunda untuk segera punya anak sehingga kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu anak.
Selain itu, seiring perkembangan zaman, pola pikir mayoritas perempuan juga mulai berubah. Saat ini, semakin banyak perempuan yang ingin mengutamakan pendidikan dan karier terlebih dahulu sebelum fokus pada pernikahan dan pengasuhan anak.
“Faktor lainnya, sekarang itu banyak pasangan memiliki banyak pertimbangan untuk punya anak, dan ada sebagian yang mengeklaim child free. Tapi ini mungkin hanya terjadi di kota-kota besar Pulau Jawa,” kata Vera.
Sebagai informasi, angka perkawinan di Indonesia turun dari semula rata-rata 2 juta pernikahan menjadi hanya 1,5 hingga 1,7 juta dalam setahun. Hal ini juga berdampak pada angka kelahiran atau fertility rate (RFT) yang secara nasional kini berada di 2,1. Untuk mengatasi hal ini, BKKBN pun meminta agar nantinya setiap keluarga memiliki satu anak perempuan.
“Saya berharap para perempuan nanti punya anak rata-rata satu anak perempuan. Kalau di desa ada 1.000 perempuan maka harus ada 1.000 bayi perempuan lahir,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
