AMEERALIFE.COM, JAKARTA -- Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi makanan halal, sertifikasi halal untuk warteg menjadi sorotan. Sertifikat halal dianggap bukan sekadar bukti bahwa makanan yang disajikan bebas dari bahan haram, tetapi juga menjadi jaminan keamanan dan kepercayaan bagi konsumen.
Namun bagaimana pendapat pedagang warteg terkait rencana pemberian sertifikat halal ini? Kebijakan sertifikasi halal yang kini diwajibkan bagi warteg menimbulkan beragam reaksi dari para pemilik usaha.
“Menurut saya nggak perlu, karena kan kita Muslim ya, nggak mungkin ada bahan-bahan yang nggak halal, nggak tahu kalau yang lain,” kata pedagang warteg di kawasan Kebon Jeruk, Ibu Mulyadi, kepada Republika.co.id pada Senin (10/2/2025).
Dia yakin bahan-bahan yang digunakan di wartegnya sudah terjamin halal dan tidak ada najis. “Kalau yang nggak halal apa sih buat jualan warteg tuh? Nggak ada kan,” ujar Bu Mulyadi.
Seberapa penting sertifikasi halal untuk warteg? Pegiat halal sekaligus Founder Halal Corner, Aisha Maharani, mengatakan warteg memiliki titik kritis kehalalan yang sama dengan restoran, mencakup bahan baku, proses memasak, hingga penyajian. Karenanya, sertifikasi halal bagi warteg dinilai sangat penting untuk memberikan jaminan keamanan dan kehalalan bagi konsumen Muslim.
“Titik kritis kehalalannya sama saja seperti restoran, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, pangan, penyajian, kebersihan dan keamanan pangan, jangan sampai ada kontaminasi dengan sesuatu yang kotor dan haram,” kata Aisha.
Dia mendorong edukasi yang lebih masif mengenai manfaat sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah seperti warteg. Dengan edukasi yang optimal, pengusaha warteg akan melihat sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban, namun juga peluang untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
“Untuk edukasi ini tugasnya P3H atau pendamping proses produk halal. Tapi sebetulnya bisa juga memberdayakan halal center di kampus-kampus untuk mengedukasi pelaku usaha atau warung kecil di sekitar kampus. Menurut saya, ini bisa membantu,” kata Aisha.
Selain itu, Aisha juga meminta otoritas lembaga halal untuk memastikan seluruh prosedur sertifikasi halal berlangsung transparan dan bebas dari oknum. Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal bergantung pada integritas lembaga yang mengawasinya.
“Pastikan juga tidak ada oknum lagi. Jangan sampai muncul kembali ada warteg yang mengeluh dapat pungutan yang memberatkan,” kata Aisha.
Kepala BPJPH Haikal Hassan mengungkapkan satu satu penyebab belum tertibnya sertifikasi halal adalah karena ada oknum pemeriksa halal yang tidak bertanggung jawab. Mereka mematok biaya tinggi untuk pengurusan sertifikasi halal.
Hal ini seperti yang dikeluhkan beberapa warteg di Jakarta Utara saat bertemu dengan Haikal. “Sebenarnya kami mau pak mengurus sertifikasi halal, tapi kami diminta satu warteg Rp10 juta dan itu yang menjadi PR kami, Pak,” kata salah satu pengusaha warteg kepada Haikal Hassan.
Untuk itu, BPJPH akan menertibkan para pemeriksa halal yang di lapangan banyak berinteraksi dan berhubungan langsung dengan para pelaku usaha seperti pengusaha Warteg. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berencana membuat program sertifikasi halal dengan biaya terjangkau untuk 50 ribu pengusaha Warteg. Program ini dilakukan guna menanggapi keluhan para pengusaha Warteg mengenai besarnya biaya pengurusan sertifikasi halal.
